PERMASALAHAN BIROKRASI DI INDONESIA

BAB I
LATAR BELAKANG
Birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bahasa inggris bureau + cracy), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer.
Pada rantai komando ini setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan dengan jelas dalam organigram. Organisasi ini pun memiliki aturan dan prosedur ketat sehingga cenderung kurang fleksibel. Ciri lainnya adalah biasanya terdapat banyak formulir yang harus dilengkapi dan pendelegasian wewenang harus dilakukan sesuai dengan hirarki kekuasaan.
Dalam era demokratisasi, dilema dalam hubungan antara penjabaran nilai-nilai demokrasi dan realitas manajemen organisasi birokrasi di masyarakat menjadi hal yang pelik, rumit serta problematik. Realitas sosial masyarakat yang dilahirkan serba tidak teratur dan transisi, yang terdiri dari berbagai kelompok-kelompok majemuk, tampil dengan topeng liberal demokrasi yang menuntut lahirnya sebuah citraperfect dari birokrasi yang berwujud demokratis dalam perspektifnya (kebutuhannya, baca).
1.1 PERMASALAHAN
Birokrasi di Indonesia memiliki posisi dan peran yang sangat strategis. Birokrasi menguasai banyak aspek dari hajat hidup masyarakat. Mulai dari urusan kelahiran, pernikahan, perizinan usaha sampai urusan kematian, masyarakat tidak bisa menghindar dari birorkasi. Ketergantungan masyarakat sendiri terhadap birokrasi juga masih sangat besar.
Ditinjau dari aspek kebudayaan, aparatur birokrasi memiliki status sosial yang tinggi di tengah masyarakat. Status sosial tersebut merupakan aset kekuasaan, karena orang cenderung mau tunduk pada orang lain yang memiliki status sosial lebih tinggi.
Dalam kaitan penyelenggaraan pemerintahan, dengan sifat dan lingkup pekerjaannya, birokrasi menguasai aspek-aspek yang sangat luas dan strategis. Birokrasi menguasai akses-akses sumber daya alam, anggaran, pegawai, proyek-proyek, serta menguasai akses pengetahuan dan informasi yang tidak dimiliki pihak lain.
Dengan posisi dan kemamampuan besar yang dimilikinya tersebut, birokrasi bukan saja mempunyai akses yang kuat untuk membuat kebijakan yang tepat secara teknis, tetapi juga mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat dan dunia usaha. Birokrasi dengan aparaturnya juga memiliki berbagai keahlian teknis yang tidak dimiliki oleh pihak-pihak non birokrasi, seperti dalam hal perencanaan pembangunan, pengelolaan infrastruktur, penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan transportasi dan lain-lain.
Birokrasi di Indonesia juga memegang peranan penting dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai kebijakan publik, serta dalam evaluasi kinerjanya. Dari gambaran di atas nyatalah, bahwa birokrasi di Indonesia memiliki peran yang cukup besar. Besarnya peran birokrasi tersebut akan turut menentukan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program dan kebijakan pembangunan. Jika birokrasi buruk, upaya pembangunan akan dipastikan mengalami banyak hambatan. Sebaliknya, jika birokrasi bekerja secara baik, maka program-program pembangunan akan berjalan lebih lancar. Pada tataran ini, birokrasi menjadi salah satu prasyarat penting keberhasilan pembangunan.

Di tengah posisinya yang cukup strategis, birokrasi di Indonesia sulit menghindar dari berbagai kritik yang hadir yaitu:
1. Buruknya pelayanan publik
2. Besarnya angka kebocoran anggaran negara
3. Rendahnya profesionalisme dan kompetensi PNS
4. Sulitnya pelaksanaan koordinasi antar instansi
5. Masih banyaknya tumpang tindih kewenangan antar instansi, aturan yang tidak sinergisdan tidak relevan dengan perkembangan aktual, dan masalah-masalah lainya.
6. Birokrasi juga dikenal enggan terhadap perubahan, eksklusif, kaku dan terlalu dominan, sehingga hampir seluruh urusan masyarakat membutuhkan sentuhan-sentuhan birokrasi
7. Tingginya biaya yang dibebankan untuk pengurusan hal tertentu baik yang berupa legal cost maupun illegal cost, waktu tunggu yang lama, banyaknya pintu layanan yang harusdilewati dan tidak berperspektif pelanggan.
Dalam survei Doing Business 2009 yang dibuat oleh International Finance Corporation (IFC) di 181 negara, Indonesia berada pada urutan 129. Survei yang dilakukan terhadap 10 indikator berusaha, yaitu starting a business, dealing with construction permits, employing workers, registering property, getting credit, dan protecting investor.
Selain itu paying taxes, trading across borders, enforcing contract serta closing a business.Dari kesepuluh indikator tersebut, Indonesia hanya mengalami kemudahan berusaha dalam hal getting credit, yakni kemudahan memperoleh kredit yang merupakan buah kerja Bank Indonesia yang mememberikan kemudahan dan informasi institusi keuangan, termasuk profil risiko peminjam.
Posisi Indonesia berada jauh di bawah Thailand yang menduduki peringkat 13, Malaysia di urutan 20, dan Vietnam posisi ke 92. Indonesia hanya sedikit di atas Kamboja dengan peringkat 135 dan Filipina dengan urutan 140. ASEAN perlu berbangga karena negeri jiran, Singapura, mempertahankan posisinya di peringkat pertama, disusul urutan berikutnya Selandia Baru, AS, Hong Kong, dan Denmark.

R Nugroho Dwijowiyoto (2001) menyatakan kondisi riil birokrasi Indonesia saat ini, digambarkan sebagai berikut :
1. Secara generik, ukuran keberhasilan birokrasi sendiri sudah tidak sesuai dengan tuntutanorganisasional yang baru. Di Indonesia, birokrasi di departemen atau pemerintahan paling rendah, yang diutamakan adalah masukan dan proses, bukan hasil. Karenanya, yang selalu diperhatikan oleh para pelaku birokrasi adalah jangan sampai ada sisa pada akhir tahun buku.
2. Birokrasi kita tidak pernah menyadari bahwa ada perubahan besar di dunia. Di mana semua hal harus mengacu kepada pasar, bisnis harus mengacu kepada permintaan pasar, dan kalau mau berhasil dalam kompetisi ia harus mampu melayani pasar. Pasar birokrasi adalah seluruh masyarakat, yang dilayani oleh birokrasi bukannya pejabat pemerintahan atau pimpinan birokrasi itu sendiri, tetapi rakyat.
Birokrasi sangatlah commanding dan sentralistik, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan zaman mondial kini dan masa depan, di mana dibutuhkan kecepatan dan akurasi pengambilan keputusan.

1.2 LANDASAN TEORI
Menurut Peter M. Blau (2000:4), Birokrasi adalah “tipe organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dalam skala besar dengan cara mengkoordinasi pekerjaan banyak orang secara sistematis”.

Titik kritis dari definisi di atas adalah bahwa birokrasi merupakan alat untuk memuluskan atau mempermudah jalannya penerapan kebijakan pemerintah dalam upaya melayani masyarakat dengan tetap melakukan koordinasi antar/intra instansi atau departemen, secara sistematis, akurat dan efesiensi bukan suatu kewenangan perintah kepada masyarakat melakukan kebijakan yang orogan.

Pelaksanaan tugas-tugas pengadministrasian dari suatu aktivitas masyarakat dengan memberikan kemudahan dan kemurahan, membukukan dan pengagendaan berkas, tanpa adanya konpensasi atau balas jasa yang diambil dari suatu aktivitas masyarakat, dengan harapan pelaksanaannya secara menyeluruh dan transparan.

Yang menjadi permasalaha dan pertanyaan yang mendasar adalah, akan di bawah kemana pemerintahan kita ?, apakah ada perubahan pola pikir dari pemerintahan kita ? yang saat ini hanya memberikan perintah ! tanpa adanya secuil keberpihakannya kepada masyarakat, atau mungkin hanya sebagai lembaga perpanjangan tangan dari kapitalisme modern ?

Penerapan Good Governance sebagai implementasinya adalah Birokrasi, dengan ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan pusat s.d pemerintah desa, dapat berpegang pada prinsip Good Governance. Pemerintahan Desa yang sudah otonom dari pemerintahan atasnya, dengan mensyaratkan masyarakat ikut serta terlibat dan mengawasi jalannya pengelolaan pemerintahan desa. Dengan demikian semangat yang melingkupi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya keseimbangan peran, antara pemerintah desa, kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi dan kelembagaan sosial/budaya dalam pengelolaan pemerintahan desa








BAB II
PEMBAHASAN MASALAH
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai, reformasi birokrasi masih menjadi persoalan paling pokok dalam agenda pembangunan saat ini. Selain memastikan birokrasi berjalan dengan akuntabel, reformasi juga ditujukan untuk meningkatkan kemampuan birokrasi.
Untuk itu, Presiden membentuk Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan menunjuk Wakil Presiden Boediono untuk memimpin komite ini.
Pembahasan mengenai reformasi birokrasi itu menjadi agenda tunggal dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Kantor Presiden, Rabu (12/5).

”Dari sekian banyak masalah yang kita hadapi dalam pembangunan di negeri ini, kalau saya boleh menyebut, yang paling pokok adalah reformasi birokrasi. Kalau dalam 4,5 tahun masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu II ini kita benar-benar bisa meningkatkan efektivitas birokrasi kita, lebih dari separuh persoalan dapat kita atasi,” ujar Presiden Yudhoyono dalam pengantar sidang kabinet.
Birokrasi yang lebih efektif dan efisien kian mendesak diwujudkan karena desentralisasi fiskal di Indonesia akan makin luas. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun-tahun mendatang, menurut Presiden, akan mendekati Rp 1.500 triliun. Karena itu, program yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah harus memiliki presisi yang lebih tinggi, pengelolaan keuangan pun mesti kian optimal.
Belum tuntasnya reformasi birokrasi selama ini dirasakan mengemuka dalam banyaknya masalah hukum yang membelit jajaran birokrasi. ”Lebih dari 100 pejabat yang saya izinkan untuk diperiksa oleh penegak hukum. Saya pikir sudah cukup 100, ternyata saya hitung kembali sudah lebih dari 150. Ini bukan prestasi dalam arti sesuatu yang patut kita syukuri, kita prihatin,” ujar Presiden.
Seusai sidang kabinet, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menjelaskan, pembahasan sidang memperkaya desain besar dan peta jalan reformasi birokrasi. Presiden juga membentuk Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional yang diketuai Wakil Presiden Boediono.
Komite ini beranggotakan tiga menteri—Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri—Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, serta ahli pemerintahan Prof Dr Ryaas Rasyid.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan kepada pers mengatakan, Presiden menginginkan apa ukuran keberhasilan dari program reformasi birokrasi yang dijalankan. ”Korupsi sudah berkurang atau sudah berhasil diatasi di daerah tertentu sehingga tidak ada lagi. Nah, ukurannya apa? Itu yang dimaui Presiden,” ujarnya.
Terkait dengan pengukuran itu, menurut Mangindaan, mungkin saja sanksi dan hukumannya kurang tegas sehingga korupsi masih terus terjadi. ”Bahkan, penghargaannya bisa saja dinilai lebih tinggi sehingga tindakan korupsi yang seharusnya ditindak justru tidak terlihat dan berhasil ditindak. Kalau pengukurannya hanya dinilai profesional saja, kan tidak jelas,” ujarnya. (day/har



BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil adalah:
a) Birokrasi di Indonesia sangatlah buruk dan membutuhkan reformasi yang
capat dan tepat sehingga tidak merugikan masyarakat luas.
b) Kurangnya penghayatan terhadap Pancasila dan kurangnya implementasi
dalam kehidupan sehari-hari membuat buruk birokrasi di Indonesia. Sehingga
Pancasila inilah sangat berpengaruh dalam reformasi tersebut
c) Perlunya implementasi Pancasila dalam mereformasi birokrasi selain itu
diperlukan langkah-langkah konkret demi mendukung terlaksanakanya
reformasi tersebut

B. Saran

1. Diperlukan suatu kajian mengenai birokrasi di Indonesia lebih mendalam
sebagai bahan perbandingan.
2. Diperlukan suatu kajian menenai arti penting Pancasila sehingga dapat
digunakan bahan penyelesaian masalah birokras



Sumber :
http://puspen.depdagri.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1945:birokrasi-masalah-utama&catid=61:aktual-media-cetak&Itemid=76
http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080710063707AAFOXbo
http://www.transparansi.or.id/about/reformasi-birokrasi/permasalahan-birokrasi-indonesia.html
http://www.scribd.com/doc/40611816/MAKALAH-MPKT